Definisi mengenai kemiskinan yang dibentuk dan dikeluarkan oleh pemerintah selama ini dihegemoni oleh kepentingan politik dan kapitalisme global yang semakin memperluas dan memperdalam kemiskinan struktural. Selama ini, kemiskinan hanya dipandang sekadar ketidakmampuan pribadi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Pendefinisian semacam itu tidak memperlihatkan sumber masalah yang mendasar, yakni ketidakmerataan distribusi di segala bidang dan cacat struktur kekuasaan ekonomi-politik yang diciptakan penguasa dan pemodal.
Paradigma yang memojokkan rakyat miskin sebagai entitas yang malas atau miskin karena takdir semakin memarjinalisasi rakyat miskin. Stigma ini semakin kuat dibentuk oleh negara agar agenda penuntasan kemiskinan tidak terlaksana dengan tuntas karena bagaimana pun juga tingkat kesejahteraan rakyat yang minim begitu menguntungkan bagi agenda neoliberalisme. Semisal, jumlah angkatan kerja yang tinggi dan minimnya lapangan pekerjaan menarik banyak orang menjadi buruh dengan upah rendah sangat menguntungkan perusahaan multinasional. Atau angka kemiskinan yang tinggi menjadikan alasan lembaga donor internasional gencar dan giat memberikan bantuan finansialnya beserta syarat-syarat mengedepankan agenda-agenda neoliberalisme.
Pengalihan nilai lebih (transfer of surplus file) yang berlebihan menyebabkan meluas dan mendalamnya kemiskinan struktural yang menyebabkan rendahnya upah nyata buruh, menurunnya nilai tukar hasil usaha tani, semakin membengkaknya jumlah petani yang tidak bertanah, rendahnya daya beli, dan semakin tingginya tingkat pengangguran. Internasionalisasi modal dan globalisasi kapital perdagangan dan produksi serta semakin besarnya hutang luar negeri diperkirakan akan memperlemah kelembagaan dan akhirnya memperparah kemiskinan yang diderita oleh rakyat.
Melihat kondisi manipulatif dan eksploitatif di atas, rakyat miskin harus mendefinisikan sendiri kemiskinannya dan mendeskripsi persoalan-persoalan pemiskinan yang dilakukan oleh negara beserta para pemodal. Oleh kerena itu, lebih akomodatif jika kemiskinan didefinisi dengan batasan tidak terpenuhinya kebutuhan akan subsistensi, afeksi, keamanan, identitas, proteksi, daya cipta, kebebasan berpartisipasi, dan kebutuhan akan waktu luang. Definisi ini menyiratkan akses yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya dan memperlihatkan ketimpangan stuktur kekuasaan yang dihegemoni oleh penguasa dan pemodal.
B. Sebab-sebab Kemiskinan
Berkaitan dengan struktur kekuasaan, kemiskinan dipandang dalam tiga aspek persoalan:
1. Partisipasi
Rakyat miskin tidak mendapatkan akses ke pembuat kebijakan, sedangkan kelembagaan yang ada tidak pernah menjaring atau menyalurkan aspirasi yang muncul dari bawah. Kebutuhan rakyat miskin sudah didefinisikan dari atas atau kelembagaan yang ada, termasuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga kapitalis, sehingga kemiskinan tidak terselesaikan.
2. Regulasi
Kebijakan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan ekonomi makro dan agenda-agenda neoliberalisme. Sehingga, kebijakan-kebijakan ekonomi memacu investasi modal pada sektor-sektor industri yang tidak berbasis pada potensi rakyat banyak, menutup kesempatan masyarakat untuk mengembangkan potensinya dan menjadi akar proses pemiskinan. Sumber-sumber daya yang seharusnya dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat menjadi dikuasai oleh pemodal yang tidak menyentuh persoalan kemiskinan rakyat.
3. Good Govenance
Tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pada pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan kebijakan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Segala bentuk regulasi diputuskan oleh lembaga-lembaga pembuat kebijakan tanpa mangikutsertakan para pelaku yang terlibat dan tidak memahami adaptasi rakyat miskin, sehingga kebijakan yang muncul tidak mendukung rakyat miskin, bahkan cenderung diskriminatif dan represif kepada rakyat miskin.
Penyebab-penyebab kemiskinan di atas tepat dikatakan sebagai proses pemiskinan massal karena tidak segera ditanggulangi oleh pemegang kekuasaan hingga berlanjut ke generasi berikutnya, bahkan terlihat pola-pola penciptaan kelas-kelas berdasarkan politik dan ekon:
1. Rendahnya daya beli.
Penghasilan yang rendah dengan harga kebutuhan yang tinggi membuat rakyat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Rendahnya daya beli karena upah yang minim merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi makro yang menghamba pemodal dan tidak menyentuh persoalan rakyat atau tidak mengakomodir maksimal pertumbuhan ekonomi mikro dan informal sebagai pijakan ekonomi rakyat miskin. Rendahnya daya beli kebutuhan pokok membuat kondisi rakyat miskin di ambang kelayakan kualitas kesehatan, semisal gizi buruk atau kelaparan, bahkan meninggal dunia karena tidak dapat membeli makanan.
2. Rendahnya kualitas kesehatan.
Akses kesehatan gratis sebagai upaya dari jaminan sosial yang wajib diselenggarakan pemerintah bagi rakyat miskin tidak dapat terealisasi dengan baik. Banyak dari rakyat miskin yang tidak bisa berobat atau mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai karena mahalnya biaya pelayanan kesehatan. Keeshatan buruk yang dialami rakyat miskin karena beberapa hal, yakni tingkat ekonomi rendah, lingkungan fisik yang kotor, dan kualitas makanan yang rendah.
3. Rendahnya tingkat pendidikan.
Pada umumnya masyarakat miskin memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah termasuk belum selesainya pendidikan dasar karena penghasilan yang rendah, namun biaya sekolah yang mahal. Tidak terjangkaunya fasilitas pendidikan dapat memengaruhi pola pikir mereka dalam menghadapi persoalan serta pemecahannya, juga kesempatan dan peluang untuk memperoleh kehidupan yang layak sangat kecil ditambah lagi dengan pemerintah abai terhadap kondisi mereka.
4. Rendahnya keterampilan yang dikuasai.
Tidak adanya keterampilan lainnya yang dikuasai semakin memperburuk kondisi mereka untuk dapat melakukan perubahan dari kondisi kehidupan yang mereka alami sekarang.
5. Tidak memiliki penghasilan tetap.
Rendahnya pendidikan serta keterampilan yang tidak ada menyebabkan mereka sulit untuk memperoleh pekerjaan yang bersifat tetap, sehingga otomatis mereka tidak memiliki penghasilan yang tetap pula untuk dapat menjamin kehidupan sehari-harinya, dengan kemampuan yang terbatas tersebut mereka hanya dapat mengandalkan kemampuan fisik untuk berkerja, semisal sebagai kuli bangunan atau sebagai buruh harian.
6. Tidak memiliki modal untuk usaha. Continue reading ‘RAKYAT MISKIN’
